- politik di indonesia pasca orde lama
Di bidang politik, tak dapat disangkal bahwa Indonesia pasca-Soeharto telah mengalami banyak perubahan. Proses reformasi dan demokratisasi yang tahun ini genap memasuki usia sepuluh tahun kian menjadikan Indonesia sebentuk negara modern, yang di dalamnya setiap warga negara dapat menikmati kebebasannya untuk berpartisipasi politik. Hal ini tentu patut disyukuri, karena partisipasi politik rakyat yang tinggi niscaya mereduksi kesewenang-wenangan para penyelenggara negara dalam membuat maupun melaksanakan kebijakan publik. Namun, tingginya partisipasi politik di satu sisi idealnya diikuti dengan sosialisasi politik yang intensif, benar dan baik di sisi yang lain. Agar dengan demikian, terjadi perimbangan sinergis yang niscaya membuat politik Indonesia kian modern sekaligus tetap berada di jalurnya.
Sosialisasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai, pengetahuan, dan orientasi politik kepada seluruh warga negara. Ia harus dilakukan secara intensif, dalam arti setiap saat dan berkesinambungan. Di sinilah pers berperan penting sebagai “penyambung lidah” para agen sosialisasi politik. Tak terbayang bagaimana rasanya jika sehari terlewat tanpa pers. Kita bisa terlambat mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi, isu apa yang mencuat ke publik, kebijakan apa yang disahkan, dan pelbagai hal lain dalam kaitannya dengan proses politik yang terus-menerus bergulir.
Sosialisasi politik juga harus berjalan secara benar, dalam arti semua nilai, pengetahuan, dan orientasi politik yang diinternalisasikan kepada seluruh warga negara jangan sampai menyesatkan atau menyimpang dari hakikat keindonesiaan sesuai dasar negara dan konstitusi. Sedangkan sosialisasi politik yang baik, itu berarti upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka itu haruslah bersifat dialogis dan bukan indoktriner seperti yang terjadi di era Orde Baru.
Lalu, siapakah yang menjadi agen-agen sosialisasi politik itu? Siapa saja bisa, entah para penyelenggara negara, lembaga-lembaga kuasi-negara, partai politik, maupun orang-orang biasa. Namun, dikarenakan budaya masyarakat Indonesia yang masih bercorak bapakisme, maka umumnya rakyat lebih mendengar apa kata para pemimpin, elit politik, dan mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat.
Dalam kaitan itulah saya ingin mengingatkan siapa pun, yang oleh pers dijadikan “news maker” karena seringnya dimintai komentar maupun pendapat, agar bijak dan berhati-hati. Sebab, apa pun yang mereka katakan bukan tak mungkin dijadikan acuan kebenaran oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, apa yang bersumber dari mereka secara langsung maupun tidak langsung bisa saja menjadi sosialisasi politik. Kalau benar, itu bagus. Tapi kalau tidak, bukankah itu bisa berdampak negatif bagi masyarakat?.
Apa yang ada di otak seorang politikus sehingga menyalah gunakan kepentingan rakyat dan negara hanya demi diri sendiri,,mungkin tidak lama negara indonesia akan hancur dengan bencana yang sudah terjadi dimana2, semoga saja para politikus sadar apa yang telah diperbuatnya
2. Pemilihan Umum di era reformasi
MAKIN dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), baik legislatif maupun presiden (pilpres), sejumlah partai politik (parpol) serta para elite kian intens berkampanye.
Begitu tinggi pemilih mengambang, kemajemukan masyarakat, kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sistem politik massa mengambang (floating mass), dan kian terbatas waktu, tampaknya pilihan yang banyak dilakukan oleh mereka adalah memanfaatkan media massa.
Di antara berbagai media massa yang digunakan, televisi menjadi pilihan utama. Ini karena selain bersifat tidak membutuhkan prasyarat melek huruf, kemampuan empati audiens, kedalaman pengaruh, menjangkau khalayak luas, dan murah dikreasi --seperti kata Bovee dan Arens (dalam Contemporary Advertising)--, televisi juga memenuhi keinginan masyarakat pemirsa.
Selain itu, kemampuannya sebagai pararational interaction (interaksi pararasional) yang mengandung pararational communication (komunikasi pararasional) seperti ditulis Em Griffin (2000), mampu meyakinkan parpol beserta para elite, bahwa dengan memanfaatkan media massa, seolah telah terjadi komunikasi antara parpol serta elite dengan masyarakat.
Fenomena makin naik daun Sultan yang di-blow-up media, Prabowo dengan Gerindra yang seolah merupakan harapan masa depan dari sebagian kalangan padahal sebenarnya tidak saling kenal, merupakan indikasi dari kemampuan tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika makin banyak elite serta parpol yang beriklan serta memanfaatkan kepiawaian mereka agar diblow-up oleh media massa.
Partai Gerindra yang telah lebih setahun beriklan, makin intens dengan pesan kerakyatan serta memanfaatkan kemampuan lambang Garuda yang (katanya) akan membawa bangsa ini terbang tinggi kembali. Partai Demokrat setali tiga uang. Mereka selalu memanfaatkan berbagai momen aktual dalam angle-angle iklannya.
Adapun PKS mengesankan diri sebagai partai yang paling bersih serta antikorupsi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencitrakan diri sebagai oposisi yang (berjanji) melalui kontrak politik akan mewujudkan sembako murah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Golkar tak mau kalah. Mereka berjanji serta menunjukkan bukti akan lebih cepat membebaskan bangsa ini dari krisis.
Berbagai parpol serta elite pun seolah tak mau kalah berlomba beriklan dengan berbagai slogan. Ada yang menawarkan kesejahteraan. Bahkan ada yang perlu memanfaatkan dalil agama. Singkatnya, hiruk-pikuk iklan politik, serta pemanfaatan media massa lain oleh parpol serta para elite akan makin heboh.
Hanya yang perlu diingat politik kecap melalui berbagai iklan politik bisa menyesatkan akar rumput yang notabene berpendidikan rendah dan gampang memutuskan sesuatu hanya berdasarkan emosi.
Filosofi Pelayanan
Karena itu, apa yang sebaiknya dilakukan kaum intelektual (setidaknya di lingkungan sosialnya masing-masing) untuk mencerdaskan masyarakat sehingga menjadi melek iklan dan tidak salah dalam menafsirkan politik kecap itu?
Saking menarik berbagai iklan politik yang disampaikan parpol serta para elite untuk meraih simpati serta dukungan sebanyak-banyaknya, tampaknya membuat mereka lupa betapa secara filosofis iklan politik itu berbeda dari iklan komersial.
Setidaknya Bovee dan Arens mengaitkan secara filosofis antara iklan politik dengan pemberian servis atau pelayanan. Mereka mencoba mengingatkan para pengiklan politik, bahwa efek dari citra positif yang mungkin akan dinikmati berjangka waktu sangat panjang. Di Indonesia setidaknya lima tahun.
Pertanyaannya, sudah siapkah para calon anggota legislatif (caleg) atau capres melaksanakan pelayanan publik terhadap konsituen mereka atau seluruh rakyat Indonesia selama lima tahun? Bisakah janji-janji mereka diaplikasikan? Atau jangan-jangan semua itu hanya sekadar janji sehingga rakyat makin acuh?
Celakanya karena filosofi iklan politik tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat, akibatnya kemungkinan salah pilih hanya karena kemenarikan janji-janji, efek gambar iklan, dan lain-lain akan tinggi. Dan efek negatif serta kekecewaannya bisa berlangsung lima tahun. Meskipun demikian bukan berarti iklan produk lain yang komersial mengabaikan pelayanan publik. Namun konsumen yang kecewa seketika bisa membuang, meninggalkan, bahkan menganjurkan yang lain untuk tidak menggunakan pula.
Karena itu, sembari terus menikmati iklan-iklan politik melalui media massa yang menari serta menebar berbagai janji dan kadang sangat menghibur, masyarakat perlu membandingkan dengan berbagai informasi lain. Juga harus diperkuat dengan melihat kenyataan tindakan partai itu sehari-hari.
Dengan demikian, kita akan bisa membandingkan kebenaran kata-kata sebuah iklan bahwa harga-harga bakal turun dengan sekali-sekali pergi ke pasar, warung atau toko swalayan. Berbagai informasi lain baik yang diberikan dalam berbagai berita, talk show, parodi politik, baik oleh para ahli serta berbagai kelompok masyarakat lain pun bisa jadikan sebagai pembanding.
Yang jelas, meski iklan (termasuk iklan politik) itu adalah sebuah proses komunikasi yang befilosofi kejujuran, namun karena secara teknis ia diarahkan pada emotional appeal audience, bukan tidak mungkin salah penafsiran muncul. Padahal untuk iklan politik, dampaknya adalah kekecewaan selama lima tahun. Apalagi proses recalling yang berbelit karena kepentingan parpol, impeachment presiden yang hampir mustahil berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, mengharuskan kita lebih berhati-hati.
Kepedulian
Bagi para cendekiawan, pengalaman setidaknya menunjukkan sudah bukan waktunya lagi kita tak acuh. Kesengsaraan rakyat di depan mata tidaklah pantas kita biarkan.
Kalau toh frustrasi pada parpol, para elite, atau bahkan sistem politik yang amburadul, kita tidak boleh tak acuh terhadap nasib masyarakat akar rumput. Kontribusi yang kita berikan bukanlah ajakan menjadi golongan putih (golput) karena tidak akan memengaruhi hasil pemilu, kecuali malah bisa lebih memorakporandakan.
Karena yang dihadapi masyarakat saat ini adalah serbuan iklan yang cenderung manipulatif (tidak jujur), maka kontribusi kita adalah mendidik masyarakat sekitar kita menjadi melek iklan, sehingga mereka mampu memersepsi pesan iklan secara lebih rasional. Setidaknya, jika kita mampu menunjukkan pilihan yang terbaik karena (mungkin) janji yang lebih rasional, rekam jejak yang baik dan sebagainya --di antara sekian pilihan yang mungkin penuh kelemahan-- setidaknya nasihat kita ada manfaatnya.
Jelas tidak mudah mendidik masyarakat sekitar kita saat ini. Selain waktunya pendek, kita harus berhadapan dengan rasa frustrasi masyarakat yang akhirnya melahirkan sifat pragmatis. Untuk itu kita harus dengan sabar serta telaten mengubah. Sifat pragmatis yang jelas akan merugikan mereka lima tahun ke depan perlu dieliminasi.
Yang ideal, harapannya tentu yang terpilih adalah para caleg serta presiden yang amanah, sehingga lima tahun ke depan perubahan yang kita alami benar-benar perubahan ke arah perbaikan. Bukan sekadar kaukus-kaukus perubahan yang tanpa juntrung. Bukan sekadar hanya demi kepentingan mereka yang abadi
Begitu tinggi pemilih mengambang, kemajemukan masyarakat, kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sistem politik massa mengambang (floating mass), dan kian terbatas waktu, tampaknya pilihan yang banyak dilakukan oleh mereka adalah memanfaatkan media massa.
Di antara berbagai media massa yang digunakan, televisi menjadi pilihan utama. Ini karena selain bersifat tidak membutuhkan prasyarat melek huruf, kemampuan empati audiens, kedalaman pengaruh, menjangkau khalayak luas, dan murah dikreasi --seperti kata Bovee dan Arens (dalam Contemporary Advertising)--, televisi juga memenuhi keinginan masyarakat pemirsa.
Selain itu, kemampuannya sebagai pararational interaction (interaksi pararasional) yang mengandung pararational communication (komunikasi pararasional) seperti ditulis Em Griffin (2000), mampu meyakinkan parpol beserta para elite, bahwa dengan memanfaatkan media massa, seolah telah terjadi komunikasi antara parpol serta elite dengan masyarakat.
Fenomena makin naik daun Sultan yang di-blow-up media, Prabowo dengan Gerindra yang seolah merupakan harapan masa depan dari sebagian kalangan padahal sebenarnya tidak saling kenal, merupakan indikasi dari kemampuan tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika makin banyak elite serta parpol yang beriklan serta memanfaatkan kepiawaian mereka agar diblow-up oleh media massa.
Partai Gerindra yang telah lebih setahun beriklan, makin intens dengan pesan kerakyatan serta memanfaatkan kemampuan lambang Garuda yang (katanya) akan membawa bangsa ini terbang tinggi kembali. Partai Demokrat setali tiga uang. Mereka selalu memanfaatkan berbagai momen aktual dalam angle-angle iklannya.
Adapun PKS mengesankan diri sebagai partai yang paling bersih serta antikorupsi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencitrakan diri sebagai oposisi yang (berjanji) melalui kontrak politik akan mewujudkan sembako murah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Golkar tak mau kalah. Mereka berjanji serta menunjukkan bukti akan lebih cepat membebaskan bangsa ini dari krisis.
Berbagai parpol serta elite pun seolah tak mau kalah berlomba beriklan dengan berbagai slogan. Ada yang menawarkan kesejahteraan. Bahkan ada yang perlu memanfaatkan dalil agama. Singkatnya, hiruk-pikuk iklan politik, serta pemanfaatan media massa lain oleh parpol serta para elite akan makin heboh.
Hanya yang perlu diingat politik kecap melalui berbagai iklan politik bisa menyesatkan akar rumput yang notabene berpendidikan rendah dan gampang memutuskan sesuatu hanya berdasarkan emosi.
Filosofi Pelayanan
Karena itu, apa yang sebaiknya dilakukan kaum intelektual (setidaknya di lingkungan sosialnya masing-masing) untuk mencerdaskan masyarakat sehingga menjadi melek iklan dan tidak salah dalam menafsirkan politik kecap itu?
Saking menarik berbagai iklan politik yang disampaikan parpol serta para elite untuk meraih simpati serta dukungan sebanyak-banyaknya, tampaknya membuat mereka lupa betapa secara filosofis iklan politik itu berbeda dari iklan komersial.
Setidaknya Bovee dan Arens mengaitkan secara filosofis antara iklan politik dengan pemberian servis atau pelayanan. Mereka mencoba mengingatkan para pengiklan politik, bahwa efek dari citra positif yang mungkin akan dinikmati berjangka waktu sangat panjang. Di Indonesia setidaknya lima tahun.
Pertanyaannya, sudah siapkah para calon anggota legislatif (caleg) atau capres melaksanakan pelayanan publik terhadap konsituen mereka atau seluruh rakyat Indonesia selama lima tahun? Bisakah janji-janji mereka diaplikasikan? Atau jangan-jangan semua itu hanya sekadar janji sehingga rakyat makin acuh?
Celakanya karena filosofi iklan politik tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat, akibatnya kemungkinan salah pilih hanya karena kemenarikan janji-janji, efek gambar iklan, dan lain-lain akan tinggi. Dan efek negatif serta kekecewaannya bisa berlangsung lima tahun. Meskipun demikian bukan berarti iklan produk lain yang komersial mengabaikan pelayanan publik. Namun konsumen yang kecewa seketika bisa membuang, meninggalkan, bahkan menganjurkan yang lain untuk tidak menggunakan pula.
Karena itu, sembari terus menikmati iklan-iklan politik melalui media massa yang menari serta menebar berbagai janji dan kadang sangat menghibur, masyarakat perlu membandingkan dengan berbagai informasi lain. Juga harus diperkuat dengan melihat kenyataan tindakan partai itu sehari-hari.
Dengan demikian, kita akan bisa membandingkan kebenaran kata-kata sebuah iklan bahwa harga-harga bakal turun dengan sekali-sekali pergi ke pasar, warung atau toko swalayan. Berbagai informasi lain baik yang diberikan dalam berbagai berita, talk show, parodi politik, baik oleh para ahli serta berbagai kelompok masyarakat lain pun bisa jadikan sebagai pembanding.
Yang jelas, meski iklan (termasuk iklan politik) itu adalah sebuah proses komunikasi yang befilosofi kejujuran, namun karena secara teknis ia diarahkan pada emotional appeal audience, bukan tidak mungkin salah penafsiran muncul. Padahal untuk iklan politik, dampaknya adalah kekecewaan selama lima tahun. Apalagi proses recalling yang berbelit karena kepentingan parpol, impeachment presiden yang hampir mustahil berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, mengharuskan kita lebih berhati-hati.
Kepedulian
Bagi para cendekiawan, pengalaman setidaknya menunjukkan sudah bukan waktunya lagi kita tak acuh. Kesengsaraan rakyat di depan mata tidaklah pantas kita biarkan.
Kalau toh frustrasi pada parpol, para elite, atau bahkan sistem politik yang amburadul, kita tidak boleh tak acuh terhadap nasib masyarakat akar rumput. Kontribusi yang kita berikan bukanlah ajakan menjadi golongan putih (golput) karena tidak akan memengaruhi hasil pemilu, kecuali malah bisa lebih memorakporandakan.
Karena yang dihadapi masyarakat saat ini adalah serbuan iklan yang cenderung manipulatif (tidak jujur), maka kontribusi kita adalah mendidik masyarakat sekitar kita menjadi melek iklan, sehingga mereka mampu memersepsi pesan iklan secara lebih rasional. Setidaknya, jika kita mampu menunjukkan pilihan yang terbaik karena (mungkin) janji yang lebih rasional, rekam jejak yang baik dan sebagainya --di antara sekian pilihan yang mungkin penuh kelemahan-- setidaknya nasihat kita ada manfaatnya.
Jelas tidak mudah mendidik masyarakat sekitar kita saat ini. Selain waktunya pendek, kita harus berhadapan dengan rasa frustrasi masyarakat yang akhirnya melahirkan sifat pragmatis. Untuk itu kita harus dengan sabar serta telaten mengubah. Sifat pragmatis yang jelas akan merugikan mereka lima tahun ke depan perlu dieliminasi.
Yang ideal, harapannya tentu yang terpilih adalah para caleg serta presiden yang amanah, sehingga lima tahun ke depan perubahan yang kita alami benar-benar perubahan ke arah perbaikan. Bukan sekadar kaukus-kaukus perubahan yang tanpa juntrung. Bukan sekadar hanya demi kepentingan mereka yang abadi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar